Konsep Pemerataan Pembangunan Daerah

Oleh : Dr. H. Rachmat Maulana S.Sos, M.Si

Sebagaimana diketahui bahwa Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat, memperluas kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Secara umum pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi, namun sebenarnya pembangunan mencakup jauh lebih banyak lagi. Pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan jender yang lebih besar, kesehatan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih bersih dan lesta sistem hukum dan pengadilan yang lebih adil, kebebasan politik, kehidupan kultural yang lebih kaya.

Dengan meningkatkan pendapatan per kapita, sebagian dari aspek itu akan membaik dengan tingkatan yang beragam, namun aspek lainnya tidak. Bagaimana pemerataan pembangunan dapat  dipengaruhi  sedemikian  rupa  sehingga dimen kualitatif dari hasil pembangunan juga dapat lebih baik.

Sebuah studi yang belakangan ini dilakukan, Voices of the Poor: Anyone Hear Us?  (Narayan dan kawan-kawan, 2000), menunjuk bahwa  meningkatnya pendapatan  merupakan  salah  satu bagian pengurangan kemiskinan. Rasa aman yang lebih besar dalam kehidupan dan lingkungan yang lebih lestari merupakan hal lain. Pengalaman dasawarsa yang lampau dan suara kaum miskin menawarkan alasan begitu kuat untuk menekankan faktor-faktor kualitatif ini.

Selama ini pertumbuhan pembangunan ekonomi secara positif diasosiasikan dengan pengurangan kemiskinan. Kajian kajian awal memproyeksikan suatui pertumbuhan dunia yang sedang berkembang pada dasawarsa sedikit di atas 5 persen, atau sekitar 3,2 persen per kapita. Kajia memproyeksikan suatu penurunan dalam jumlah orang miskin seba kurang lebih 300 juta, atau suatu tingkat penurunan tahunan sebesar 4 persen. Namun pertumbuhan pembangunan ekoomi tidak diimbangi dengan pemerataan yang terdistrusi secara luas.

Selama ini, persoalan kemiskinan yang berhubungan dengan pertumbuhan sangat bervariasi, seperti halnya yang terjadi pada kemajuan sosial dan perbaikan kesejahteraan, baik dalam pendidikan, kesehatan, suara, atau partisipasi. Akan tetapi ketika membicarakan pemerataan maka sangat terlihat bahwa pertumbuhan hanya dinikmati oleh sekolmpok masyarakat yang pada gilirannya terjadi ketimpangan sosial ekonomi yang begitu jauh. 

Apabila pertumbuhan mengalami kemandekan atau penurunan, maka dimensi sosial dan kesejahteraan juga mengalami penurunan. Ukuran yang sangat berbeda itu, di mana pertumbuhan memberikan kontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan, berarti pasti ada suatu keprihatinan langsung terhadap kemajuan yang berkelanjutan dalam kesejahteraan. Ini juga berarti bahwa cara pertumbuhan itu dihasilkan adalah sangat penting. Kualitas proses pertumbuhan itu sendiri, bukan hanya kecepatannya, terbukti mempengaruhi hasil pembangunan persis seperti halnya kualitas makanan rakyat, bukan hanya banyaknya makanan, mempengaruhi kesehatan dan angka harapan hidup mereka. Itulah sebabnya mengapa faktor pemerataan terhadap hasil – hasil pembangunan merupakan hal yang sangat esensial.

Pandangan atas sisi kuantitatif dan kualitatif proses pemerataan pembangunan secara serentak mengarahkan sorotan kepada tiga prinsip kunci bagi kegiatan pembangunan antara lain:

•   Berfokus pada semua aset: modal fisik, manusia, dan alam

•   Menyelesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu

•   Menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik.

Secara umum, aset yang penting bagi pembangunan adalah modal fisik, modal manusia, dan modal alam. Kemajuan teknologis yang mempengaruhi penggunaan aspek-aspek ini juga penting. Untuk mempercepat laju pertumbuhan, selama ini secara tradisional banyak perhatian hanya ditujukan pada akumulasi modal fisik. Namun aset kunci lainnya juga layak diperhatikan—modal manusia (serta modal sosial) maupun modal alam (dan modal lingkungan) Aset-aset ini juga sangat krusial bagi kaum miskin, dan akumulasi aset-aset tersebut, kemajuan teknologis, dan produktivitasnya, bersama dengan yang berasal dari modal fisik, menentukan dampak jangka panjang terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemerataan asset – asset pembangunan diseluruh daerah menjadi faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Fokus pada pemerataan pembangunan ini menyingkapkan arti penting aspek-aspek distribusional terhadap proses pemerataan dari hasil pembangunan. Suatu distribusi yang lebih setara dalam hal modal manusia, lahan, dan aset produktif lainnya mengimplikasikan suatu distribusi peluang memperoleh pendapatan yang lebih merata, memperbesar kapasitas rakyat untuk memanfaatkan teknologi, dan memperoleh pendapatan. Itulah sebabnya mengapa suatu tingkat pembangunan tertentu cenderung diasosiasikan dengan hasil-hasil kemiskinan yang lebih baik dalam situasi di mana peluang pendidikan terdistribusikan dengan lebih merata.

Stabilitas hasil pembangunan dalam perjalanan waktu juga cenderung menjadi hal yang penting. Pendapatan kaum miskin dapat menjadi sangat sensitif terhadap siklus dan berbagai krisis, khususnya karena kamum miskin kekurangan aset lahan, keterampilan, dan tabungan finansial supaya dapat memuluskan konsumsi mereka pada saat sulit. Hidup persis di atas garis kemiskinan, jutaan kaum yang nyaris miskin telah terhempas ke dalam kemiskinan oleh goncangan eksternal. Maka, supaya pembangunan dapat mengurangi kemiskinan, biasanya pembangunan perlu relatif cukup stabil, dan manfaat pembangunan itu perlu disebarluaskan secara merata.

Kemudian struktur institusional pemerintahan yang baik menyatukan semua yang telah dilakukan untuk mendorong pembangunan kearah pemarataan. Berfungsinya secara efektif birokrasi, kerangka kerja regulatif, kebebasan sipil, dan institusi yang transparan dan bertanggung jawab untuk menjamin tegaknya hukum dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting bagi pemerataan pembangunan. Efek pemerintahan yang buruk, pelecehan birokratis, dan korupsi bersifat regresif dan merugikan proses pembangunan yang berkelanjutan. Penguasaan kebijakan publik, hukum, dan sumber daya oleh kepentingan elite kerap memelencengkan insentif serta pembelanjaan publik ke arah aset yang secara sosial kurang produktif dan, dengan menggerogoti manfaat yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, mengurangi dampak terhadap kesejahteraan. Maka, menanamkan modal dalam kapasitas bagi pemerintahan yang lebih baik merupakan prioritas tertinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan guna proses pemerataan bagi masyarakat luas.

Selanjutnya konsep Pemerataan pembangunan daerah menurut Kartasasmita (2003:24) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial serta  Pengembangan pembangunan perdesaan dalam upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Perkembangan pembangunan daerah tidak terlepas dari perkembangan daerah perkotaan dan perdesaan. Bila diperhatikan proses perkembangan suatu desa menjadi kota, terlihat jelas bahwa kota dan desa, atau kawasan perkotaan dan perdesaan, saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Di saru pihak, keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam pe-menuhan bahan pokok pangan, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri serta kegiatan ekonomi lainnya. Peme-nuhan berbagai kebutuhan tersebut selama ini cenderung ber-langsung dari desa ke kota saja. Di pihak lain, daerah perdesaan umumnya memiliki kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Keterbatasan inilah, yakni dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, lahan usaha, serta sarana dan prasarana pelayanan dasar di perdesaan, yang men-dorong terjadinya migrasi ke kota-kota.

Sudah saatnya persepsi mengenai penanganan permasalahan kota dan desa diubah. Desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, tetapi sebaliknya, perkembangan suatu kota atau daerah perkotaan harus pula mampu meningkatkan perkembangan daerah perdesaan. Oleh karena itu, kota atau daerah perkotaan harus turut meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi di daerah perdesa­an dalam rangka menjaga momentum pembangunan daerah perkotaan itu sendiri. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota.

Pembangunan perkotaan dan pembangunan perdesaan harus diusahakan sekuat tenaga agar tidak saling merugikan, melainkan justru harus saling mendukung dan saling memperkuat sehingga tercipta pemerataan pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Penduduk perdesaan yang cukup besar jumlahnya adalah pasar yang potensial untuk produk yang dihasilkan oleh kawasan per­kotaan. Sebaliknya, perdesaan juga menyediakan input bagi sektor produksi dan konsumsi perkotaan. Daerah perkotaan meru­pakan sumber barang dan jasa untuk kepentingan produksi di daerah perdesaan. Perkotaan merupakan sumber inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat perdesaan. Meningkatnya taraf hidup masyarakat perkotaan di atas pengorbanan masyarakat desa harus dicegah. Berkembangnya kesejahteraan masyarakat perkotaan harus turut mengangkat martabat dan kehidupan masyarakat di perdesaan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah maka menurut Kartasasmita (2003:45) harus meliputi tiga upaya besar, yang satu sama lain saling berkaitan. Mengembangkan kegiatan dalam keempat alur itu harus merupa-kan strategi pokok pemerataan pembangunan daerah.

Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam upaya ini, diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan seperti teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya tersebut adalah dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (capacity building) dalam perubahan struktur ma­syarakat kaearah yang lebih maju dan mandiri. Peningkatan kapasitas masyarakat harus mengikutsertakan masyarakat melalui pemupukan modal (capital accumulation) yang bersumber dari surplus nilai tambah kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan surplus ma­syarakat yang terakumulasi ini, maka kebutuhan ma­syarakat baik untuk kepentingan rumah tangga maupun kebu­tuhan umum (publik) dapat secara bertahap dipenuhi sendiri.

Upaya ini berkaitan erat dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak. Untuk itu selain program-program pendanaan di atas, berbagai program sektoral juga teramat penting, di antaranya adalah program sektor unggulan yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Sektor unggulan menjadi sangat penting karena masyarakat telah memiliki kegiatan yang telah menjadi kebiasaan sehingga peran pemerintah lebih bersifat fasilitator dan mengarahkan kepada peningkatan nilai ekonomi dari kegiatan unggulan tersebut.

Dalam  jangka yang lebih panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Upaya ini sekurang-kurangnya harus meliputi tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan gizi. Dalam hal pendidikan, dengan program wajib belajar enam tahun yang didukung oleh Inpres SD dan berbagai paket belajar, telah banyak kemajuan yang diperoleh. Upaya ini harus dilanjutkan, utamanya dengan meningkatkan wajib belajar menjadi sembilan tahun, serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Di bidang kesehatan, sistem jaringan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana telah tersusun dengan baik, yakni dengan tersedianya posyandu dan bidan desa yang menjangkau pelosok-pelosok desa sebagai basis pelayanan kesehatan di wilayah paling bawah dan langsung sehari-hari menangani pelayan­an kesehatan masyarakat, didukung dengan jaringan puskesmas yang sekurang-kurangnya ada juga di setiap kecamatan, bahkan sebagian besar kecamatan telah memiliki lebih dari satu, diperkuat oleh puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling. Di atas itu ada rumah sakit kabupaten dengan pelayanan kesehatan yang terspesialisasi.

Sistem yang telah tertata ini perlu ditingkatkan mutunya, serta keandalannya dengan memperbanyak jumlah dokter dan paramedik serta memenuhi kebutuhan akan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai. Upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat terkait dengan pendapatan dan daya beli serta pemahaman masyarakat akan makanan yang sehat bergizi, yang harganya tidak mahal dan bahannya tersedia setempat. Oleh karena itu, upaya memperbaiki taraf kehidupan melalui pemberdayaan ekonomi amat erat kaitannya dengan peningkatan gizi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penyuluhan gizi dan makanan yang sehat kepada masyarakat.

Kedua, pembangunan prasarana. Berbagai upaya di atas tidak cukup bermanfaat bagi masyarakat apabila mereka hidup terpencil atau tidak dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada di wilayahnya. Untuk itu, diperlukan prasarana dan sarana perdesaan yang memadai. Prasarana perhubungan teramat penting karena sangat menentukan kelancaran arus pemasaran hasil produksi setempat serta barang yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat di-hasilkannya sendiri. Tanpa prasarana perhubungan yang memadai, maka harga komoditas yang diproduksi setempat akan bernilai rendah karena biaya pengangkutan yang tinggi untuk sampai di pasar. Bahkan keadaan ini juga akan mengakibatkan menurunnya kualitas komoditi pertanian sejalan dengan bertambahnya waktu yang terbuang, sehingga menyebabkan harga makin rendah. Barang hasil industri yang dibutuhkan, pada saat tiba di desa, harganya menjadi Jebih tinggi karena biaya transportasi yang lebih besar. Sebagai akibatnya, nilai tukar yang diterima petani di wilayah perdesaan akan makin memburuk.

Oleh karena itu, pembangunan jaringan transportasi haruslah diutamakan. Pembangunan jalan, mulai dari jalan arteri, kolektor, sampai ke jalan desa, harus mendapat prioritas untuk dibangun. Demikian pula moda transportasi lain untuk wilayah-wilayah yang amat terpencil dan berkepulauan, seperti angkutan Jaut dan angkutan udara. Agar daerah tidak tertinggal dari kehidupan modern dan bisa mengambil manfaat dari kemajuan umat manusia, arus informasi juga harus lancar. Untuk itu, jaringan telekomunikasi dan penerangan harus menjangkau di semua wilayah.

Ketiga, pemerataan fasilitas umum dan sosial diseluruh wilayah dalam suatu daerah harus menjadi skla prioritas. Hal ini penting agar masyarakat secara menyeluruh dapat menikmati hasil – hasil pembangunan terutama yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas umum dan sosial ditengah – tengah kehidupannya.